Amien Rais: ada kesalahan dalam pengelolaan SDA Indonesia

mantan ketua mpr ri amien rais menyampaikan banyak kesalahan dalam pengelolaan sumber daya alam dalam indonesia, khususnya pada jenis pertambangan, makanya cenderung menguntungkan kepentingan asing dibanding kepentingan rakyat.

sesuai amanah konstitusi, sumber daya alam (sda) merupakan milik rakyat dan mesti digunakan sebesar-besarnya supaya kepentingan rakyat, sementara yang terjadi malahan sebaliknya, ujarnya selama yogyakarta, rabu.

menurut dia pada sela acara presidential series lecture bertema kontrak karya proasing: indonesia miskin pada ladang emas, kebijakan pertambangan di indonesia tampak karut marut.

hal tersebut disebabkan pihak asing cenderung mendikte isi kontrak perjanjian kerja sama yang dijalin dengan pemerintah. mereka melalui serakah berlomba-lomba mengeruk kekayaan alam dari indonesia, sementara amat sempit faedah yang dirasakan dengan rakyat, ujarnya.

Informasi Lainnya:

ia menyatakan kondisi tersebut mengakibatkan rakyat indonesia semisal ayam dan mati dalam lumbung padi. kekayaan alam yang terlalu melimpah belum mampu memperbaiki kesejahteraan rakyat secara signifikan.

bahkan, bukan hal masih bila ada penduduk selama kurang lebih pertambangan yang baru hidup selama bawah garis kemiskinan, papar guru sulit fakultas ilmu sosial juga ilmu politik (fisipol) universitas gadjah mada (ugm) tersebut.

oleh sebab itu, menurut dia, para pengambil kebijakan di sektor pertambangan diharapkan segera mengikuti cara demi menyelamatkan sumber daya alam indonesia.

masih ada jalan, kita berhak melakukan negosiasi ulang kontrak kerja sama yang memang diatur dalam hukum internasional, papar amien.

rektor universitas islam indonesia (uii) yogyakarta edy suandi hamid menyampaikan, dibuat salah Salah satu bidang investasi yang berperan berguna dalam kelangsungan pertumbuhan perekonomian nasional, kontrak karya hendaknya mesti mengedepankan prinsip keadilan juga juga menjadikan negara-negara maju sebagai benchmark.

sebagai kaum intelektualitas kampus telah saatnya bersama-sama menyebabkan pemerintah untuk mengerjakan evaluasi pada keberadaan kontrak karya yang ada dalam indonesia,