badan kepegawaian daerah (bkd) karimun, provinsi kepulauan riau, mengimbau pegawai honorer dan memanipulasi data perekrutan, sebaiknya mengundurkan diri.
imbauan tersebut disampaikan kepala bkd karimun kamarullazi pada hadapan 103 honorer dalam pertemuan selama ruang rapat kantor bupati karimun, senin.
dalam pertemuan yang dan dikuti kepala inspektorat serta pengawasan daerah (irwasda) m ikbal, kamarullazi menungkapkan, terhitung hari ini, bkd melalui tim verifikasi hendak memeriksa kembali berkas dan diserahkan 103 pewagai honorer.
tim mau memverifikasi ulang berkas dan seorang. jadi, jika seandainya banyak dan menyimpan memanipulasi data, sebaiknya mengundurkan diri karena tindakan tersebut mempunyai konsekuensi hukum. jangan hingga ditampilkan sanggahan sesudah diumumkan lulus dijadikan calon pegawai negeri sipil, ujarnya.
Informasi Lainnya:
menurut dia, dugaan pemalsuan data tidak dulu adalah tanggung jawab bkd, ternyata adalah kewenangan aparat penegak hukum sebab telah termasuk tindak pidana.
kalau terbukti memalsukan data, tersebut bukan urusan kami, katanya.
kepala irwasda m ikbal menegaskan dugaan pemalsuan data harus diselesaikan sebab dapat menimbulkan preseden buruk pada perekrutan honorer di lingkungan pemkab karimun.
jika ditemukan bukti kuat, dengan demikian dapat diproses secara hukum walaupun sudah diangkat adalah cpns, ujarnya.
sementara itu, ketua lsm payung mahkota lsm andri sopandi menyatakan zat pidana tidak hilang meski honorer dan diduga memanipulasi data mengundurkan diri.
harus tetap diproses dengan hukum karena perbuatan tersebut telah tergolong tindak pidana. bukan cuma honorer dan bersangkutan, pejabat y ang menandatangani surat pengangkatan sebagai honorer juga mesti diproses dengan hukum, katanya.
tindakan tegas pada oknum honorer dan diduga memanipulasi data bukan hanya agar menegakkan hukum, ternyata agar menciptakan keadilan makanya tidak ada pihak-pihak yang terzalimi.
kasihan melalui orang dan berhak tapi tidak punya kedekatan melalui kekuasaan tersingkir gara-gara perbuatan yang tidak terpuji tersebut. efek jera harus diberikan makanya tidak banyak lagi oknum dan berbuat demikian, tegasnya.
ketua lsm kopari henry aris bawole menyatakan dalam peraturan pemerintah no43/2007 serta keputusan menteri pendayagunaan juga aparatur negara no5/2010 mengenai pengangkatan honorer kategori ii mengatakan bahwa tidak banyak klausul serta Satu pasal pun yang menunjukan kiranya honor daerah dapat diangkat dijadikan cpns.
peraturan itu menyebutkan bahwa honorer dibiayai tak melalui apbd atau apbn. tak dan ada pasal yang menyebutkan kiranya mereka bisa berusaha pada instansi pemerintah secara terus-menerus. faktanya, 103 honorer itu adalah honor daerah namun honornya berasal dari apbd ataupun apbn. katanya.
ketua komisi a jamaluddin menungkapkan, pihaknya telah mendapatkan dugaan manipulasi data sejumlah honorer yang mengikuti kriteria menjadi cpns 2013 pada normatif honorer kategori ii dari dinas pendidikan.
dalam sk kepala dinas studi no 137/kpts/2008 perihal penetapan tenaga pendidik juga kependidikan penerima tunjangan perbaikan penghasilan sekolah negeri dan swasta selama 31 desember 2008, gamblang memaparkan 12 pihak tercatat di daftar normatif honorer kategori ii, bukan honorer yang murni direkrut selama 2004/2005, ucap ketua komisi a dprd karimun, jamaluddin, di tanjung balai karimun, jumat.
menurut jamaluddin, surat yang ditandatangani harris fadillah semasa menjabat kepala dinas pendidikan karimun itu mampu sebagai bukti bahan sanggahan ke kelompok kerja penanganan honorer pemkab karimun, badan kepegawaian negara (bkn) regional pekanbaru, juga bisa sebagai bukti kepada aparat penegak hukum untuk mengungkap manipulasi data honorer.
terkait hal tersebut, secara dan merta kedua belas tenaga honorer berinisial, ws, km, cd, ss, wn, rbc, gi, da, ap, drs, rd serta ad, gagal adalah tenaga honorer kategori ii dan memenuhi kriteria adalah cpns 2013. rata-rata mereka tercatat sebagai tenaga honorer di tahun 2006 serta 2007, cuma Satu pihak dan tercatat dibuat honorer direkrut dalam 1 desember 2005, katanya.
bukti dugaan manipulasi data lain, lanjut dia, merupakan keberadaan sejumlah honorer dan tercatat dalam mendaftar normatif honorer kategori ii hasil validasi bkn, direkrut tahun 2004 melalui sumber pembiayaan daripada dana santunan operasional sekolah (bos).
sepengetahuan saya, dana bos supaya sd dan smp awalnya dimulai dengan pemerintah pusat di juli 2005, tujuannya agar percepatan pencapaian program wajib mempelajari sembilan tahun. sebab itu telah selayaknya data honorer yang dibiayai dengan dana bos diteliti ulang, sebab otomatis masa kerja honorer yang dibiayai dana bos, terhitung belum Salah satu tahun direkrut sebagai honorer pada 31 desember 2005, ujarnya.
