massa organisasi warga islam di makassar, sulawesi selatan meminta pemerintah myanmar menghentikan kekerasan kemanusiaan serta pada umat muslim rohingya.
kami mengutuk keras tragedi kemanusiaan pembantaian kepada kaum muslim, tegas ketua front pembela islam, al habib muchsin bin jafar al habsyi dalam makassar, jumat.
menurutnya, pembakaran masjid dalam yamethin, meikhtilah, pada myanmar dalam 21 maret 2013 merupakan suatu tindakan kriminal kemanusiaan diyakini melanggar hak asasi manusia (ham).
kami mendesak terhadap penduduk internasional menggarap upaya lebih lanjut pada menghentikan kekerasan serta pembantaian saudara kita di sini, katanya saat mengadakan aksi di kantor dprd provinsi sulsel.
Informasi Lainnya:
pihaknya dan mendesak pemerintah republik indonesia ikut dan melaksanakan permasalahan tersebut dengan mengakibatkan pemberian kemerdekaan terhadap muslim rohingya pas melalui amanat di pembukaan uud 1945.
pemerintah ri, lanjutnya, dan diminta untuk sesegera bisa saja menggarap tindakan tegas berupa peringatan pemutusan hubungan diplomatik pada pemerintah myanmar dijadikan bagian dari komitmen mengembangkan asean.
bila tidak banyak itikad bagus daripada myanmar agar fokus juga memberikan hak dan sama bagi saudara-saudara muslim kita pada myanmar, dengan begini kami hendak mengerjakan tindakan-tindakan yang kami anggap asli, tegas muchsin.
tidak hanya tersebut, mereka menyerukan kepada seluruh elemen penduduk yang peduli dengan kemanusiaan terutama kaum budha selama indonesia supaya ikut dan dalam menurunkan pemerintahan myanmar untuk menghentikan penganiayaan dan pembakaran masjid juga rumah umat islam.
menyerukan kepada para muslimin terutama supaya bersama-sama membantu dengan moril maupun materil juga mendoakan saudara-saudara kita pada rohingya dan meikhtilah, tambahnya.
sementara itu, ketua perwakilan umat buddha indonesia (walubi) sulsel, yongris, ketika dihadapan di pendemo selama ruang pendapat kantor dprd sulsel dimediasi dewan menungkapkan, pihaknya sudah melayangkan pernyataan sikap ditujukan ke pemerintah myanmar.