anggota komisi v dpr ri hetifah sjaifudian menyampaikan prihatin kepada banyaknya proyek pada kalimantan timur yang terhambat masalah kepemilikan lahan, sehingga dana yang dikucurkan pemerintah pusat dengan apbn terancam ditarik.
memang ada permasalahan status tanah pada kaltim dan menghambat penyaluran dana apbn, misalnya anggaran senilai rp277 miliar untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (pltu) pada kota tarakan, ujar hetifah, yang dan anggota dpr asal daerah pemilihan kaltim, selama samarinda, jumat.
apabila pada tahun anggaran 2013 masalah lahan dalam lokasi pltu tak mampu dituntaskan oleh pemkot tarakan, lanjutnya, dengan demikian dana yang senilai rp277 miliar tersebut mampu ditarik lagi ke pusat.
menurutnya, pembangunan pltu itu merupakan proyek melalui pendanaan tahun jamak (multi years) yang tidak gampang memperjuangkannya melalui dana apbn.
Informasi Lainnya:
- Cari Mutiara Lombok di Sini
- Cari Mutiara Lombok di Sini
- Tempatnya Muiara Lombok
- Tempatnya Muiara Lombok
apabila pendanaan tersebut dibatalkan pemerintah pusat, maka agar mendapatkannya tinggal dipastikan membutuhkan waktu beberapa tahun dulu sehingga hal ini sangat disayangkan.
untuk itu, dia harapkan supaya pihak terkait dalam pemkot tarakan serius menuntaskan permasalahan lahan itu. hal ini bertujuan untuk perjuangan lama untuk memperoleh dana dari apbn mampu terserap optimal.
dikatakannya, pilihan kota modern dalam kaltim yang ekonominya tergantung pada industri dan jasa semisal tarakan, samarinda, balikpapan, serta bontang, baiknya mempunyai dua sumber energi listrik supaya memiliki alternatif manakala Salah satu pembangkit mengalami kerusakan.
di kaltim, kata hetifah, masih amat tergantung di pltd. jangankan memiliki dua sumber energi, mencukupi pemakaian penduduk saja baru susah, apalagi untuk keperluan industri menarik kecil maupun menengah, katanya.
untuk tersebut, katanya, saat ada proyek pembangunan pltu atau pembangkit listrik selain tenaga diesel, seharusnya pemerintah daerah pro aktif supaya agar proyek untuk solusi pembangkit listrik tersebut mampu berjalan lancar.
menurutnya, jumlah proyek selama kaltim yang didanai apbn serta tak mampu direalisasikan akibat hambatan lahan, jumlahnya amat ada dan tersebar hampir pada semua kabupaten serta kota, tergolong selama kawasan perbatasan, semisal pembangunan embung selama sebatik juga nunukan, pembangunan waduk marangkayu selama kukar, juga proyek penanggulangan banjir selama samarinda.
pembangunan properti bagi masyarakat miskin pada nunukan, malinau, dan kutai barat juga tak terserap dananya sebab faktor lahan.
misalnya, ujarnya, pembangunan properti baik huni bagi masyarakat miskin pada kawasan perbatasan dan terkendala sebab tak keberadaan surat bukti kepemilikan atas tanah dan didiami warga tersebut.
terkait melalui banyaknya proyek dan terhambat karena masalah lahan tersebut, hetifah berharap supaya kepala daerah berbicara segera melalui masyarakat dalam membebaskan lahan.
dia juga menyatakan heran atas masalah lahan itu karena pada mana saja mengembangkan dalam kaltim, selalu ditampilkan tuntutan ganti rugi dan kadang-kadang terasa ada oknum dan ingin mengikuti keuntungan berlebihan dari proyek pembangunan dan sesungguhnya untuk masyarakat itu.